Perempuan dan Gadis Iran – Korban Eksploitasi dan Kekerasan

Oleh: Sarvnaz Chitsaz dan Soona Samsami
Sumber: www.uri.edu

Pandangan Fundamentalis Terhadap Wanita

Di seluruh dunia, kaum wanita masih menderita diskriminasi dan penindasan, karena alasan gender semata. Pada hakekatnya, kemalangan dan penderitaan wanita adalah kemalangan kita semua. Hari ini, isu-isu besar seperti perdamaian, perkembangan sosial dan ekonomi, dan penyebaran demokrasi telah tersangkut paut dengan isu wanita tanpa bisa dihindari.

Meski menentang, rezim yang didominasi pria sedang mundur selangkah demi selangkah. Tapi pada waktu bersamaan, kekuatan reaksioner, kasar, dan menindas yang disebut fundamentalisme sedang muncul. Berkarakter benci wanita, fundamentalisme atau fanatisme keagamaan, representasi terbaik adalah Khomeini dan para penggantinya di Iran, sedang mengancam semua pencapaian dunia beradab, terutama kaum wanita. Di bawah bendera Islam, kaum fundamentalis menyangkal kesetaraan wanita dan pria.

Fundamentalisme Islam membangun tesisnya di atas perbedaan jenis kelamin serta kesimpulan bahwa pria lebih tinggi, dan karenanya wanita adalah budak pelayannya. Seorang anggota parlemen di Iran terekam mengatakan, “Wanita harus menerima kenyataan bahwa pria menguasai mereka, dan dunia harus mengakui fakta bahwa pria lebih tinggi.” Puncaknya, kaum fundamentalis tidak percaya wanita adalah manusia. Salah seorang ideolog penting rezim Iran berkata, “Wanita dan pria setara dalam hal hakekat insani, tapi mereka dua bentuk manusia berbeda, dengan dua set atribut berbeda dan dua jiwa berbeda…”

Dari perspektif para mullah fundamentalis, keburukan dan kebaikan seksual adalah kriteria utama untuk menilai wanita. Yang paling tercela dan tak terampuni di antara semua dosa adalah pelanggaran seksual. Kesalehan, kesucian, dan kesusilaan diukur dengan seks, dan jarang diterapkan pada alam politik dan sosial. Fundamentalisme menganggap wanita itu jahat dan setanik; dia adalah perwujudan dosa dan rayuan. Dia tak boleh melangkah keluar rumah, kalau tidak, kehadirannya di masyarakat akan membiakkan dosa. Dia harus selalu tinggal di rumah, melayani nafsu jasmani suaminya. Jika tidak patuh, berarti dia sedang memaksa suaminya untuk melakukan dosa di luar rumah.

Para pejabat tinggi rezim fundamentalis di Iran menekankan, adalah tanggungjawab “sakral” seorang wanita untuk melayani suaminya dan mengurus rumahtangga. Ayatullah Ali Khamenei, “pemimpin tertinggi” para mullah, menyatakan “tugas pertama wanita adalah menjadi isteri dan ibu”. Khamenei menyebut gagasan partisipasi setara kaum wanita dalam kehidupan sosial pada Juli 1997 sebagai “negatif, primitif, dan kekanakan”.

Ketika Mohammad Khatami menjadi presiden pada Mei 1997, timbul prediksi optimistis bahwa perubahan sedang berlangsung. Terlepas dari semua propagandanya, perbuatan Mullah Khatami dan pemerintahannya menunjuk pada fakta bahwa “kemoderatan” kaum mullah hanyalah fatamorgana. Khatami sama-sama berpegang pada sistem abad pertengahan Velayat-Faqih yang didirikan oleh Khomeini. Pemerintahannya tak berbeda dari pemerintahan yang sudah-sudah, dan bersandar pada dasar fundamentalisme fanatik yang sama. Dalam konteks tersebut, pandangannya terhadap kaum wanita tidak mengagetkan. Berbicara kepada suratkabar Salaam, 11 Mei 1997, hanya beberapa hari sebelum keterpilihannya, Khatami menyatakan: “Salah satu kekeliruan terbesar Barat adalah emansipasi wanita, yang merusak keluarga… Tinggal di rumah bukan berarti disingkirkan… Kita tidak boleh berpikir kegiatan sosial berarti bekerja di luar rumah. Menjaga rumah termasuk salah satu tugas paling penting.”

Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, pendahulu Khatami, yang saat ini mengepalai Dewan Penentu Darurat Negara yang berpengaruh, terekam menyatakan dengan tegas bahwa wanita lebih rendah dan harus diperlakukan secara berbeda menurut undang-undang: “Adil bukan berarti semua hukum harus berlaku sama bagi pria dan wanita… Perbedaan ketinggian, vitalitas, suara, perkembangan tubuh, kualitas otot, dan kekuatan fisik pria dan wanita menunjukkan bahwa pria lebih kuat dan lebih mampu di semua bidang… Otak pria lebih besar… Pria cenderung pada penalaran dan rasionalitas, sementara wanita pada dasarnya cenderung pada perasaan. Perbedaan ini mempengaruhi pengamanatan tanggungjawab, kewajiban, dan hak.”

Mullah Mohammad Yazdi, Kepala Kehakiman, juga menegaskan ketundukan wanita: “Andai bersujud kepada Allah tidak diwajibkan, para isteri semestinya bersujud kepada suami mereka.” Dia juga berkata, “Wanita adalah milik suaminya, dan kehidupan publiknya tergantung pada izin suaminya.”

Pandangan-pandangan berprasangka ini menjelaskan bagaimana legislasi diskriminatif terhadap wanita diusulkan, disetujui, dan diberlakukan di Iran sejak 1979. Semua undang-undang yang ada di Iran, yang berurusan dengan hak-hak wanita, timbul dari praduga bahwa pria dianugerahi hak untuk menguasai wanita. Seorang pria boleh menceraikan isterinya secara bebas dan berhak atas pengasuhan anak-anak mereka. Pasal 105 KUH Perdata menetapkan: “Dalam hubungan antara suami dan isteri, mengepalai keluarga adalah karakteristik suami.” Dewan Wali Islam berfatwa bahwa “wanita tak punya hak meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, sekalipun untuk menghadiri pemakaman ayahnya”.

Terdapat ketidaksetaraan dalam hukuman untuk kejahatan yang sama. Sementara dalam banyak kasus, hukuman lebih berat dijatuhkan pada wanita, kredibilitas kesaksian dan hak waris mereka adalah setengah dari pria. Pasal 115 Konstitusi secara rinci melarang wanita dari jabatan presiden. Undang-undang juga melarang mereka ditunjuk menjadi hakim. Yazdi, Kepala Kehakiman, berkomentar pada 15 Desember 1986: “Tak peduli setinggi apapun wawasan, kebajikan, kesempurnaan, dan kebijaksanaan seorang wanita, dia tak punyak hak untuk memerintah… Sekalipun wanita yang diakui dan saleh memenuhi segala persyaratan, dia tak boleh mengemban kedudukan pemimpin, tidak pula menetapkan putusan hukum, karena dia adalah wanita.” Dalam kata-kata pejabat Iran lain, wanita “belum dewasa” dan perlu “wali”.

Kaum fundamentalis memandang dunia dan akhirat melalui kacamata berwarna jenis kelamin. Sepanjang sejarah, mereka mengarang fantasi dan pelajaran moral mereka sendiri dan mengaitkannya dengan Nabi Muhammad. Saya ingin tegaskan, saya membahas isu ini sebagai perempuan Muslim. Dalam pandangan saya, fundamentalisme jelas-jelas berlawanan dengan pemikiran Islam. Tak ada justifikasi dalam Qur’an untuk menyangkal hak wanita untuk memimpin, memerintah, atau mengadili. Sebaliknya, Islam dan Qur’an menyatakan pria dan wanita sama-sama bertanggungjawab di hadapan Allah. Dengan demikian, kesetaraan mereka dalam kepemimpinan dan tanggungjawab sosial juga ditekankan pada berbagai kesempatan.

Berlawanan dengan segala upaya Khatami untuk memberi citra positif pada perlakuan anti-wanita oleh para mullah untuk konsumsi internasional, kabinetnya tidak memasukkan satu wanita pun. Penunjukan seorang wanita, Massoumeh Ebtekar, sebagai deputi urusan perlindungan lingkungan, disangka akan mencerminkan “kemoderatan” dan perhatian Khatami pada hak-hak wanita. Tapi wakil presiden ini tidak “moderat”, dan terkenal sebagai penganjur setia pemberangusan hak-hak perempuan. Sebagai juru bicara para penyandera yang merebut kedubes AS di Teheran pada 1979, dia pernah berkata kepada koresponden ABC Television bahwa dirinya secara pribadi ingin mengambil senjata dan membunuh para sandera. (The New York Times, 28 Januari 1998.) Dalam wawancara dengan Die Tageszeitung 18 Oktober, Ebtekar membela diskriminasi terhadap perempuan dan hukuman abad pertengahan, semisal rajam. Menanggapi pertanyaan tentang rajam hingga mati, Ebtekar berkata: “Orang harus juga mempertimbangkan urusan psikologis dan legal masyarakat. Jika kaidah dan aturan keluarga dilanggar, itu akan mengakibatkan banyak konsekuensi yang kompleks dan serius bagi seluruh masyarakat.”

Menanggapi pertanyaan tentang pencabutan undang-undang yang menetapkan wanita perlu izin tertulis suami untuk bepergian, dia menjawab, “Pria bertanggungjawab atas urusan keuangan keluarga dan memastikan anggota keluarganya tidak mengalami bahaya. Jadi, wanita perlu izin suami untuk melakukan perjalanan. Kalau tidak, gara-gara masalah yang mungkin timbul, akan terjadi keretakan di antara mereka.”

Sebetulnya, penafsiran Islam yang menyimpang dan anti-wanita inilah yang memberi dasar bagi undang-undang dan pemerintah Iran untuk memoralisasi inferioritas dan ketundukan wanita, mendorong lebih banyak kekerasan terhadap mereka. Sebagai kepala Dewan Budaya Revolusioner, Khatami secara resmi menolak mengikat rezimnya pada konvensi internasional yang melarang diskriminasi terhadap perempuan—Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) PBB. Tak heran, kemalangan kaum wanita belum menurun sejak dia menjabat, terlepas dari hamburan propaganda yang mengakui sebaliknya. Statistik resmi yang dilansir [PBB] pada 4 Juli mengindikasikan bahwa tingkat putus sekolah untuk anak perempuan di wilayah pedesaan adalah 90%. Selama tahun ajaran 1995-1996, 54.829 siswi berhenti sekolah sebelum lulus, 65%-nya berasal dari negara Iran.

Suratkabar Abrar melaporkan bahwa wanita yang tinggal di wilayah perkotaan menyumbang tenaga kerja 9,5% saja; di wilayah pedesaan angka ini turun ke 8,8%. Dalam studi internasional yang membandingkan kondisi tenaga kerja wanita di seluruh dunia, Iran ditempatkan di urutan ke 108 dari 110. Penasehat Katami untuk urusan perempuan, Zahra Shoja’i, mengakui dalam keterangan yang diliput oleh Islamic Republic News Agency 8 Mei bahwa wanita berkualifikasi tinggi sekalipun mengalami diskriminasi untuk bekerja di kantor-kantor pemerintah: “Sebagian perjabat berpendapat bahwa pria punya peran lebih dalam menjalankan keluarga, jadi mereka lebih memilih pria.” Dalam perbincangan yang sama, Shoja’i mengacu pada chador sebagai “pakaian nasional superior perempuan Iran”.

Legislasi baru untuk memisahkan pelayanan kesehatan, yang saat ini sedang dipertimbangkan di parlemen, menegaskan pandangan para mullah yang anti-wanita. Rencana ini, yang ditentang oleh para profesional medis Iran, akan semakin membatasi kaum wanita Iran dari fasilitas pelayanan kesehatan. Pada 11 April 1998, sebelum kontroversi teranyar ini, Garda Revolusi dan agen-agen dari Kementerian Intelijen menyerang kumpulan 1.800 dokter pengunjuk rasa di Teharan. Sekelompok profesional, termasuk sejumlah dokter perempuan, dipukuli dan diseret ke lokasi-lokasi yang tak diketahui.

Laporan-laporan dari dalam pemerintah Iran mengungkap bahwa rezim mullah juga telah mengintensifkan serangannya terhadap penduduk, terutama perempuan dan pemuda, dan usikan di jalanan oleh serdadu bayaran “Hezbollah” (Partai Allah) sedang meningkat. Agence France Presse memberitakan pada 30 November 1997 bahwa “pasukan keamanan Iran menangkap sejumlah besar wanita karena mengenakan kerudung atau pakaian tak pantas yang tidak sesuai dengan aturan Islam.” Koresponden AFP menyaksikan polisi yang memaksa banyak perempuan muda masuk mobil-mobil patroli di Teheran utara. Sekitar sepuluh perempuan, sebagiannya mengenakan syal kepala berwarna dan riasan cerah, disaksikan berada dalam kendaraan polisi di mall Vanak.

Insiden semacam ini menjelaskan kondisi gadis dan perempuan di Iran. Bahkan tinjauan singkat mengungkap dampak besar penganiayaan dan eksploitasi mereka di tangan kaum fundamentalis.

Penjualan Anak Perempuan

Anak perempuan menderita kondisi terparah di Iran hari ini. Menurut kaidah dan aturan rezim ulama, seorang anak perempuan boleh dibeli dan dijual dengan izin wali lelakinya. Pasal 1041 KUH Perdata menetapkan bahwa “pernikahan sebelum baligh (sembilan tahun bulan purnama untuk perempuan) adalah terlarang. Pernikahan yang dikontrak sebelum mencapai baligh dengan izin wali adalah sah asalkan kepentingan anak perwalian dipenuhi secara patut.”

Sudah menjadi praktek lumrah untuk menjual atau memaksa gadis-gadis belia menikah dengan suami-suami tua, hingga melahirkan segala macam penyakit sosial. Majalah Adineh menulis pada musim panas 1991: “Seorang anak perempuan 11 tahun dinikahkan dengan pria 27 tahun. Sang ayah, yang punya tujuh anak perempuan, menerima $300 untuk persetujuannya. Keesokan pagi setelah upacara pernikahan, gadis itu dibawa ke rumah sakit karena menderita luka gores parah pada kelaminnya.”

Harian yang dikendalikan negara, Ressalat, memberitakan pada 15 Desember 1991 bahwa akibat kemiskinan ekstrim dan ketiadaan fasilitas mendasar, penduduk Khorasan utara yang berkekurangan menjual gadis-gadis muda mereka seharga $33. Para pembeli, kebanyakan dari Gonabad, membawa gadis-gadis tersebut dan mempekerjakan mereka di pertanian dan bengkel. Di provinsi miskin Sistan-Baluchistan (Iran tenggara), gadis-gadis berumur 8 s/d 10 tahun dijual oleh orangtua pecandu narkoba seharga $4. Anak-anak rutin dianiaya dalam angkatan kerja, dan anak-anak perempuan berusia serendahnya empat tahun digunakan dalam produksi bata, penenunan karpet, industri tekstil dan pakaian.

Menurut KUH pidana, anak perempuan 9 tahun dapat dihukum sebagaimana orang dewasa dengan cambuk, eksekusi, dan bahkan rajam. Mengingat hukuman yang sewenang-wenang dan tiadanya proses hukum yang seharusnya, banyak anak telah dieksekusi, dalam banyak kasus tanpa dikenai tuduhan resmi atau bahkan tanpa ditetapkan identitasnya.

Pemerkosaan Tahanan Wanita

Dalam laporan 22 November 1994, Pelapor Khusus PBB untuk kekerasan terhadap wanita mengatakan, “Perajaman dan pencambukan kaum wanita membantu melembagakan kekerasan terhadap wanita. Pelapor Khusus menerima banyak pernyataan tentang pengenaan hukuman keras tersebut terhadap kaum wanita di Republik Islam Iran.”

Berdasarkan “fatwa” khusus yang dikeluarkan oleh Ayatullah Khomeini, tahanan perempuan perawan harus diperkosa sebelum dieksekusi untuk mencegah mereka masuk surga. Seorang sipir melakukan pemerkosaan semalam sebelum mereka dieksekusi mati. Keesokan harinya, hakim agama di penjara menerbitkan akta pernikahan dan mengirimnya kepada keluarga korban, bersama dengan sekotak permen.

Puluhan ribu wanita mengalami siksaan kejam dan eksekusi. Salah satu metodenya sangat mengungkap fakta: Garda Revolusi menembakkan satu peluru ke rahim tahanan politik wanita, membiarkan mereka berdarah sampai mati dalam proses kesakitan perlahan dan menyiksa. Bahkan wanita hamil tidak terlewatkan, dan sudah ratusan yang diekskusi bersama janin mereka. Banyak tahanan wanita tak berdaya ditahan di tempat yang secara eufemis disebut sebagai “kawasan hunian” di penjara, di mana Garda memperkosa mereka secara sistematis dalam rangka menghancurkan mereka sepenuhnya.

Dalam sebuah laporan saksi mata, Amnesty International mengungkap bahwa anak-anak para perempuan muda di Penjara Evin dianiaya secara ganas. Saksi Helmut Szimkus, insinyur Jerman, berkata kepada Amnesty International bahwa mereka ditahan “karena menjadi aset bagi otoritas penjara untuk mendapat pernyataan pengakuan”. Szimkus, yang dibebaskan setelah menjalani hukuman panjang di penjara Iran, mengaku menyaksikan beberapa kasus di mana anak-anak Iran disiksa di depan orangtua mereka. “Suatu kali, orang-orang [penyiksa] ini memperkosa seorang gadis sembilan tahun. Orangtuanya harus menonton. Sang ayah gemetar dan berderak keras sampai-sampai dia tak sanggup lagi menandatangani pengakuan spionasi yang disodorkan padanya.”

Prostitusi Merajalela

Lingkungan sosial yang terikat pada pandangan, undang-undang, dan kebijakan anti-wanita di rezim fundamentalis ini tentu saja menelurkan korupsi, sehingga kaum wanita semakin kesulitan untuk bertahan hidup. Wanita menanggung beban terberat kesusahan ekonomi serta rintangan dan batasan sosial. Banyak wanita berkekurangan terpaksa masuk pelacuran atau kecanduan narkoba. Sementara itu, rezim ulama, yang menggembar-gemborkan Islam, mengklaim memberi “hormat ilahi” kepada perempuan.

“Menjijikkan. Belum pernah pelacuran semarak ini. Tapi semuanya dilakukan di balik selubung,” kata Mahin, ahli hukum perempuan di Iran berusia 47 tahun yang disingkirkan oleh para mullah, kepada Helen Kami, jurnalis Prancis di majalah Elle yang mengunjungi Iran pada Januari 1997. Kami menulis: “Para pelacur rutin menjelajahi Jalan Gandhi di utara Teheran. Pada pukul 5 sore, kami pergi ke Jalan Istanbuli, juga di utara Teheran. Sopir-sopir taksi mengemudi pelan-pelan, mencari pelanggan kaya atau asing. Dengan $1 (500 Toman) saja, mereka bisa memberi Anda gadis, minuman beralkohol, heroin, dan ganja.”

Masih banyak lagi konsekuensi sosial aturan mullah sejak perang Iran-Irak yang destruktif dan tak bermanfaat, yang diulur-ulur oleh rezim Khomeini selama delapan tahun. Dalam hal ini, wanita dan anak-anak yang paling menderita. Karena amat sulit bagi seorang janda untuk menafkahi dirinya dan membesarkan keluarga di masyarakat patriarkis Iran, banyak yang beralih ke pelacuran sebagai satu-satunya cara bertahan hidup. Menurut Associated Press 21 Juli 1989, penahanan seorang janda perang karena pelacuran menimbulkan skandal nasional, karena perempuan tersebut melacurkan diri sebagai jalan terakhir untuk memberi makan keluarganya.

Ressalat, suratkabar yang dikendalikan negara, memberitakan pada 3 Juli 1991: “Tiga rumah bordir besar ditemukan dan ditutup di Teheran dalam sebulan terakhir saja. 38 wanita ditahan. Kebanyakan dari wanita tahanan tersebut mengatakan dalam interogasi bahwa mereka menjadi pelacur gara-gara kemiskinan.”

Pengangguran dan melonjaknya harga membuat jutaan orang Iran mustahil untuk menikah dan membesarkan keluarga. Dalam seminar tentang kesulitan menikah, Ayatullah Haeri Shirazi mengusulkan pada Januari 1997 agar pihak berwenang mempromosikan pernikahan sementara dan tak resmi yang disebut sigheh, yang bisa berlangsung kurang dari 24 jam dan dapat diulangi sebanyak yang diinginkan. Bentuk eksploitasi wanita ini telah tersebar luas, dan melegitimasi hubungan seks dengan gadis-gadis yang sangat belia. Mengutip Mahin, ahli hukum Iran, reporter majalah Elle menulis pada Januari 1997 mengenai kehidupan seorang anak perempuan 9 tahun yang orangtuanya miskin dan mengaturkan sigheh untuknya. Sang pria mengunjungi “isteri” sementaranya setiap akhir pekan di rumah ayahnya, yang untuk itu dia membayar sekitar $12 per kunjungan.

Tak mengejutkan, AIDS menyebar di Iran dengan tingkat mengkhawatirkan. Meski ini menimbulkan masalah kesehatan dan sosial yang serius, tak banyak yang dilakukan untuk menangani krisis ini.

Rajam di Iran: Kekejaman Abad Pertengahan di Zaman Modern

Wanita-wanita putus asa yang terpaksa masuk pelacuran, sebagai akibat langsung kebijakan rezim, harus mengalami hukuman berat, termasuk pencambukan dan rajam sampai mati di depan masyarakat. Dalam sebuah kasus, seorang hakim keagamaan memvonis 17 anggota diduga lingkaran prostitusi. Di antara mereka terdapat 14 bersaudara/saudari dari satu keluarga. Sepuluh perempuan dan satu lelaki dirajam hingga mati, dua perempuan dan satu lelaki lain digantung.

Sekurangnya tujuh orang telah dirajam hingga mati di depan masyarakat sejak Khatami terpilih. Pada 12 Agustus, Agence France Presse memberitakan, seorang wanita 20 tahun yang telah dirajam “bangkit lagi” di kamar mayat rumah sakit. Wanita tak dikenal itu dijatuhi hukum rajam oleh pengadilan Islam Boukan. Setelah putusan rajam hingga mati dilaksanakan, koroner memastikan kematiannya, tapi dia mulai bernafas di kamar mayat.

Hukuman perzinaan, berdasarkan pasal 100 dan 102 KUH Pidana, hanya berupa cambuk untuk pelanggar pria belum menikah, tapi rajam hingga mati untuk pelanggar perempuan yang belum menikah. Para pelaku zina bisa dirajam hingga mati, tanpa memandang gender mereka, tapi lelaki dikubur sampai pinggang, sedangkan wanita sampai leher. Pasal 119 menetapkan batu-batunya tidak boleh terlalu besar agar korbannya tidak mati dengan cepat, dan tidak boleh terlalu kecil agar korbannya tidak terluka parah.

Lonjakan Bunuh Diri

Terperangkap dalam siklus jahat kehinaan sosial dan paksaan, ketergantungan ekonomi, ketidakamanan keluarga, kekhawatiran akan hidup anak-anak dan diri mereka sendiri, aib, ketiadaan percaya diri, gangguan sehari-hari lantaran “kerudung yang tak pantas”, cercaan, dan penganiayaan seksual, kaum wanita Iran menjalani hidup suram. Perasaan putus asa dan tak berdaya membayangi kehidupan mereka, melahirkan peningkatan tren bunuh diri. Sebuah studi tahun 1992 menunjukkan bahwa wanita dua kali lebih banyak melakukan bunuh diri dibanding pria.

Studi tahun 1993 menyatakan, “Kaum wanita kelas rendah mengeluh masalah utama mereka adalah memberi makan keluarga… Masalah wanita kelas menengah agak berbeda. Para psikolog mengatakan alasan bunuh diri sebagian besar wanita di kelas ini adalah perampasan kebebasan individu. Kurangnya pekerjaan atau jaminan finansial untuk para janda menjadi alasan berikutnya untuk bunuh diri. Janda-janda atau wanita Iran yang bercerai tak punya sumber penghasilan. Ketika masyarakat tak menyediakan kesempatan kerja, wanita demikian harus menikah lagi, menjadi pelacur, atau bunuh diri.”

Laporan konfidensial kepada parlemen rezim bertanggal 2 September 1992 menyatakan lonjakan tingkat bunuh diri di kalangan perempuan di seantero Iran sebagian disebabkan oleh tekanan terhadap para isteri Garda Revolusi dan prajurit yang mengabdi di perang Iran-Irak, yang menderita kelainan psikologis. Laporan ini menguraikan bahwa pria-pria paling terpengaruh adalah mereka yang menghabiskan waktu di garis depan saat remaja, di mana mereka membunuh atau menangkap banyak orang atau menyaksikan hubungan seksual dengan binatang. Banyaknya wanita bunuh diri menunjukkan ketidakseimbangan psikologis suami mereka sebagai alasan tunggal keputusan mereka untuk bunuh diri.

Laporan ini menambahkan, anak-anak gadis berumur serendahnya 10 tahun, bukannya menghabiskan hari-hari mereka dengan bermain bersama anak kecil lain, malah dipaksa menikah dengan lelaki berumur tiga sampai kali usia mereka. Sementara itu, sebagai “wanita berkeluarga”, mereka dilarang bersekolah. Zan-e-Rouz, sebuah majalah perempuan, menulis pada 26 Februari 1994, bahwa siswi 14 tahun tewas setelah membakar diri untuk menghindari pernikahan dengan pria 42 tahun. Reuters memberitakan pada 12 Juli 1994, “Seorang gadis Iran berusia 14 tahun, yang direncanakan menikahi pria 50 tahun, membakar diri sampai mati.”

Perempuan dalam Kepemimpinan: Kunci Perubahan

Apa yang dapat dilakukan untuk mengubah siklus kesengsaraan, kehinaan, dan penderitaan wanita di Iran dan tempat lain? Apa masalah terbesar kaum wanita, kerugian besar, yang mengalahkan masalah lain?

Sistem-sistem berbasis diskriminasi gender melucuti martabat dan hak-hak terdasar wanita; oleh sebab itu, wanita mesti mengarahkan energi mereka pada pemberantasan nilai-nilai demikian dan sistem-sistem yang dihasilkannya. Jika fenomena fundamentalisme hendak ditumbangkan, wanita harus dilibatkan. Hari ini, tanggungjawab berat membentuk front internasional bersatu melawan fundamentalisme harus dilimpahkan kepada wanita. Ini merupakan amanat historis mereka, karena mereka paling banyak resikonya.

Ini adalah pelajaran yang diambil melalui darah, keringat, dan air mata para perempuan Gerakan Perlawanan Iran. Sebagaimana kebencian terhadap wanita adalah tenaga penggerak fundamentalisme gaya Khomeini, kaum wanita Iran telah menjadi tenaga penggerak Gerakan Perlawanan terhadap kediktatoran teroris agamis kaum mullah. Hari ini, setelah lebih dari satu setengah dekade perlawanan, wanita Iran mengemban tanggungjawab kepemimpinan di level-level tertinggi, berkat usaha Maryam Rajavi, Presiden terpilih Dewan Perlawanan Nasional Iran.

Sebagaimana ditegaskan Ny. Rajavi, pertama-tama wanita harus menyiapkan landasan untuk menumbangkan penindasan gender dengan melibatkan diri dalam kegiatan politik dan sosial. Sejalan dengan itu, wanita harus mengemban tanggungjawab kepemimpinan politik dan sosial. Dalam gerakan perjuangan kesetaraan, sekurangnya 50% jabatan tanggungjawab harus diisi oleh wanita. 50% anggota parlemen Dewan Perlawanan Nasional Iran adalah wanita. Komando umum Tentara Pembebasan Nasional, sayap militer Dewan Perlawanan Nasional, sebuah tentara relawan bersenjata modern, pada hakeketnya terdiri dari para wanita. Dewan kepemimpinan Mujahidin Rakyat, organisasi vital dalam gerakan ini, sepenuhnya terdiri dari wanita.

Sebagian pihak mungkin berpikir kepemimpinan semacam itu adalah tahap akhir kesetaraan. Namun saya berpendapat, itu adalah batu pijakan kesetaraan. Tapi kepemimpinan wanita hanya bisa digapai dengan menjalin gerakan kesetaraan dengan gerakan politik progresif yang luas. Tak ada yang bisa diraih dengan konfrontasi pria versus wanita.

Juga mesti digarisbawahi bahwa “hak wanita adalah hak azasi manusia”. Hak-hak ini mencakup semua kebebasan individu dan sosial yang disebutkan dalam Deklarasi HAM Universal, yang menurutnya wanita adalah pemilik tubuh dan perasaan mereka sendiri.

Singkat kata, aktivisme wanita merupakan cara efektif memerangi fundamentalisme. Wanita harus disertakan dalam pembuatan keputusan dan kekuasaan politik agar mereka dapat menerapkan kemauan mereka dan memainkan peran sebagai pemimpin masyarakat.

Tentang penulis:

Sarvnaz Chitsaz saat ini adalah ketua Komite Urusan Wanita di Dewan Perlawanan Nasional (NCR). Sebelum penunjukannya, dia adalah Perwakilan NCR di AS.Lahir pada 1975 di ibukota Teheran, Nn. Chitsaz merupakan salah satu pejabat politik NCR yang paling efektif, dan termasuk perempuan pertama dalam gerakan tersebut yang memikul peran aktif di lingkaran politik internasional. Dia mewakili NCR di banyak konferensi dan seminar internasional, dan rutin bertemu dengan petinggi dan pejabat luar negeri untuk memperkenalkan pandangan NCR dan Presiden terpilihnya. Dia terutama bekerjasama erat dengan organisasi-organisasi perempuan di seluruh dunia.

Nn. Chitsaz belajar ilmu politik di Iowa State University. Pasca revolusi 1979, dia menjadi aktif dalam gerakan yang dipimpin People’s Mojahedin Organization Iran, yang muncul sebagai oposisi demokratis terhadap pemerintahan fundamentalis. Dari 1981 s/d 1984, dia berkampanye atas nama NCR di berbagai wilayah AS. Komitmen dan usahanya atas nama gerakan terus berlanjut, dan pada Desember 1992, dia terpilih menjadi anggota parlemen di pengasingan, Dewan Perlawanan Nasional Iran.

Soona Samsami adalah Perwakilan NCR di AS. Lahir pada 14 November 1959 di Isfahan, Iran, Nn. Samsami datang ke AS pada 1979 dan lulus dari Michigan State University jurusan Perencanaan Kota pada 1982. Pada Desember 1992, dia terpilih menjadi anggota parlemen di pengasingan, Dewan Perlawanan Nasional Iran.

Pada 1994, Nn. Samsami berpidato di Komisi HAM PBB di Jenewa. Pada 1996, dia mengkoordinir organisasi-organisasi perempuan terkucilkan di World Conference Women di Beijing. Pada 1997, dia berbicara di seminar Front-line Feminism di Universitas California, Riverside. Pada 1998, Nn. Samsami menjadi anggota panel pembicara di Kongres AS dalam penerangan singkat mengenai kebijakan AS terhadap Iran. Juga pada 1998, dia mengelola upaya-upaya di kalangan komunitas Iran-Amerika untuk memperoleh pernyataan dukungan terhadap Gerakan Perlawanan Iran, ditandatangani oleh mayoritas anggota di DPR AS.

Pada 1998, Presiden NCR menunjuk Nn. Samsami sebagai Perwakilan NCR di AS.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s