Oleh: DPC FPI Cikarang Selatan
9 Juli 2016
Sumber: www.portalpiyungan.com | FB

Ane mau cerita dikit nih.. biar kita pada tahu apa sebenarnya yang terjadi di belakang layar, hal-hal yang jarang kita ketahui… karena jarang atau bahkan gak ada di berita-berita.

Jadi begini nih… Dulu di akhir-akhir tahun 2012, menjelang tahun baru 2013, saat itu sejumlah Habib dan Ulama di Jakarta telah memberi berbagai peringatan dan nasehat kepada Pemda DKI, termasuk juga waktu itu Habib Munzir, Habib Rizieq dan lain-lainnya sama-sama mengingatkan kepada Pemda DKI.

“….PAK GUBERNUR, PAK WAKIL GUBERNUR…. JANGAN BIKIN FESTIVAL MUDA MUDI, MALAM PACARAN, HURA-HURA MALAM TAHUN BARU, JANGAN DIADAKAN, TAKUTLAH KEPADA ALLAH”

Eee ternyata pak pejabat-pejabat kita ini tetep aja ngeyel bikin acara hura-hura malam tahun baru. Liat nih Habibana Munzir marah banget saat itu disaksikan puluhan ribu jamaah, www.youtube.com/watch?v=P4s45FHTtoo.

Yang kerennya lagi setahun kemudian, di malam Tahun Baru 2014 mereka ulangi lagi. Bikin acara lebih dahsyat. Tembak petasan ke langit..duarrrrrrrrrrr… gitu bunyinya. Nggak lama beberapa hari setelah itu langitnya ngebales, nembak pake aer.. Langsung kelelep tuh Jakarta. Getek masuk pemukiman, banjir.

Yang serunya lagi menjelang tahun baru itu, umat Islam dapet hadiah dari Pemerintah, Hadiahnya adalah berupa Perpres Nomor 74 Tahun 2013. Apa ini?? Perpres ini adalah peraturan yang melegalkan minuman keras (Miras) se-INDONESIA.

Dengan disahkannya Perpres ini maka miras menjadi dilegalkan di seluruh Indonesia. Padahal sebelumnya pemerintah sudah punya KEPRES No. 3 Tahun 1997 tentang hal yang sama, pelegalan minuman keras. Tapi KEPRES No. 3 Tahun 1997 ini sudah dicabut, karena FPI sebelumnya sudah berhasil menggugat Kepres tsb di MA, dan menang.

KEPRES No. 3 Tahun 1997 pun dicabut, miras menjadi dilarang di seluruh Indonesia, tapi malah terbit Perpres Nomor 74 Tahun 2013, YANG ISINYA SAMA PERSIS DENGAN KEPRES No. 3 Tahun 1997, malah bisa dibilang copy paste, yang beda cuma tahunnya, tapi isinya hampir sama.

Entah apa maksud dari ini semua, kenapa pemerintah kita begitu?? Kenapa pemerintah kita sangat getol memperjuangkan kebolehan MINUMAN KERAS ini?? Ada urusan apa pemerintah melegalkan minuman keras? Sekali lagi, ADA URUSAN APA???

Di sinilah serunya. Sepertinya ada batu di balik udang. Kalau udah di balik batu kan masih susah keliatannya, soalnya udang kecil. Tapi kalau batu di balik udang itu kan keliatan jelas banget hehehe…

Sementara seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama. FPI adalah ormas yang sangat anti dengan miras. Bahkan sejak mereka berdiri tahun 1998 sampai hari ini miras adalah salah satu objek yang paling mereka perangi habis-habisan.

5 Tahun pertama FPI berdiri (1998-2003), mereka sangat rutin men-sweeping minuman keras ini. Tiap malam sweeping, tiada hari tanpa sweeping minuman keras. Semua disweeping mulai dari pedagang eceran, sampai gudang-gudang besar yang menyimpan miras.

Ada yang dibakar, ada yang didobrak, ada yang dihancurkan, dsb. Gara-gara tindakan ini banyak anggota FPI yang akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara.

Alasan hukumnya rata-rata sama: Pengrusakan bersama-sama. Kalau ditanya sama hakim, apa yang dirusak?? Jawabannya: Ada botol bir yang pecah. Hehehe.. Ada yang dipenjara 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan dst…

Tapi FPI nggak kapok. Tetep aja mereka lakukan terus, di mana-mana… Ini kegiatan mereka di 5 tahun pertama berdirinya FPI, kira-kira dari tahun 1998 sampai 2003.

Di 5 tahun kedua, (2003-2008) pemerintah sepertinya mulai memahami maksud FPI. Soalnya FPI juga selalu punya argumen dan alasan logis saat ditanya.

Pemerintah pun mulai lakukan pendekatan kepada FPI. Apa kata pemerintah saat itu kepada FPI??

“FPI jangan main di jalanan, FPI jangan anarkis, FPI jangan men-sweeping, jangan main hakim sendiri, FPI harus hormati pemerintah, LEBIH BAIK KITA BERKOORDINASI, KITA KERJASAMA, SAMA-SAMA MENGATASI PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT).”

Gitu tuh kata pemerintah saat itu. Pemerintah mau agar FPI lebih mengedepankan dialog, harus ikuti prosedur hukum di negeri ini, harus taat hukum. Nah saat itu FPI pun menerima tawaran ini. FPI ikuti saran pemerintah saat itu, untuk bermain di dalam koridor hukum yang sesuai undang-undang.

FPI pun mencoba perjuangan dengan cara menempuh jalur hukum, sesuai prosedur yang berlaku, tanpa rusuh dsb. Mereka pun datang ke DPR, datang ke MPR, datang ke instansi-instansi pemerintah dll, tujuannya untuk mengajak para pejabat-pejabat itu dialog secara baik-baik, musyawarah, topik yang dibahas selalu seputar bahaya minuman keras. Tapi meski begitu, meski upaya sudah ditempuh, NAMUN HASILNYA NOL!

Pemerintah tetap kukuh dan ngotot untuk mempertahankan KEPRES No. 3 Tahun 1997 yang melegalkan minuman keras se-Indonesia. Peraturan ini mengatur penjualan minuman keras di Indonesia. Menurut peraturan ini ada minuman keras yang boleh dijual bebas se-Indonesia, ada yang cuma boleh di tempat-tempat tertentu, seperti hotel, dsb.

Aturan ini sudah bagus nih, kata pemerintah. Namun bagi FPI intinya tetep aja sama, legal alias boleh. FPI maunya semua penjualan miras dilarang tanpa terkecuali.

Usaha dialog sudah ditempuh, tapi gagal. Namun FPI tak kehabisan cara. Mereka terus memperjuangkan hal ini. FPI mencoba menempuh cara lain, mereka coba manfaatkan UU otonomi daerah. FPI turun ke daerah-daerah, turun ke Provinsi, Kabupaten, Kotamadya, dst. Mereka dekati para gubernur, walikota, bupati, DPRD dst. Mereka dialog secara baik-baik, musyawarah, secara kekeluargaan.

FPI beberkan bahaya-bahaya miras, dampak negatif bagi bangsa, generasi muda, dsb. Banyak para gubernur, bupati dan walikota yang menjadi terbuka matanya. Ternyata benar, miras adalah sumber dari segala kriminal. Hampir setiap kriminal terjadi biasanya tidak jauh dari miras.

Hasilnya alhamdulillah 360 daerah di Indonesia langsung menerbitkan PERDA yang melarang miras. Miras tidak boleh masuk ke wilayah mereka. Patut kita jempolin nih kepala daerah-kepala daerah yang melakukan ini, karena dia peduli kepada rakyatnya, nggak mau rakyatnya jadi korban miras.

Tapi jujur aja, langkah ini nggak semulus perkiraan. Tiba-tiba langsung mendapat ganjalan. Pemerintah pusat yang mengetahui hal ini, langsung memanggil para Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia, mereka dipanggil oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Mereka sidang di gedung kementerian. Semuanya Kepala Daerah ini diberi ultimatum, dalam waktu 14 hari seluruh kepala daerah yang telah menerbitkan perda larangan miras harus SEGERA membatalkannya.. Keren kan???

Tadi mereka pemerintah meminta agar FPI ikut prosedur hukum, harus bertindak berdasarkan koridor konstitusi Indonesia. Tapi saat FPI ikuti maunya pemerintah, main dalam aturan hukum yang berlaku, begitu sudah berhasil, malah dipaksa untuk dibatalkan.

Padahal saat itu FPI bekerjasama dengan MUI, Muhammadiyah, NU dan semua kekuatan Islam bersatu……. begitu Islam sudah berhasil malah disuruh dibatalkan. Begitu diberi ultimatum oleh Kemendagri banyak gubernur dan bupati yang langsung membatalkan perda miras yang sudah diterbitkan tadi.

Tapi kebanyakan dari mereka tidak mau membatalkan. Kayak Bupati Indramayu contohnya, beliau tidak mau membatalkan. Katanya, “Saya tidak mau membatalkan! Saya cinta rakyat saya! Saya tidak mau rakyat saya dirusak oleh minuman keras, kami masyarakat Indramayu bersama para ulama sudah bulat, apapun yang terjadi kami tidak akan mau membatalkan!!”

FPI coba menelusuri, ada apa ini? Kok tiba-tiba kepala-kepala daerah ini membatalkan perda-perda. FPI coba cari tahu penyebabnya. FPI kumpulkan info-info, akhirnya didapatlah keterangan kuat, ternyata mereka ditegur oleh Mendagri (Menteri Dalam Negeri).

FPI pun mencoba surati Mendagri, FPI ajak Mendagri dialog secara baik-baik. Mungkin mau nanya, kenapa menyuruh pemerintah daerah membatalkan perda-perda miras tsb??? Apa alasannya? Surat pun dikirim, tapi tidak dibalas.

FPI mencoba pikiran baik dan sabar, FPI tunggu, sampai berbulan-bulan, balasan tak kunjung datang. Laskar-laskar FPI sudah mulai geregetan ini. Mereka sudah pengen turun, Tapi dilarang oleh Habib Rizieq. “Jangan” kata Habib Rizieq.

Tapi semakin lama sepertinya tidak ada tanda-tanda akan dibalas oleh Mendagri. Akhirnya apa?? Laskar pun turun. Seperti yang pernah ana tulis di status sebelumnya.

Laskar FPI itu ada macem-macem tipenya. Mereka itu kayak petasan. Petasan itu kan macam-macam. Ada petasan yang sumbunya panjang, ada petasan sumbu pendek, ada petasan banting. Petasan Sumbu Panjang itu FPI yang sedikit intelektual. Mereka umumnya lebih mengedepankan dialog, musyawarah, selalu menghindari sikap-sikap yang memicu konflik.

Petasan Sumbu Pendek itu FPI yang nggak bisa diapiin (dipanasin–pen). Diapiin dikit mereka bisa langsung meledak. Ada lagi Petasan Banting, nah ini FPI yang paling cepet meledaknya, pantang banget di apiin.

Ini yang turun ke Mendagri saat itu petasan banting semua. Begitu mereka sampai ke pintu gerbang Kementerian Dalam Negeri mereka langsung nanya, MANA PAK MENTERI??? KITA MAU DIALOG. Dijawab sama yang di dalem, Pak Menteri nggak ada! Langsung deh didobrak tuh pintu. Mereka dobrak, mereka serbu itu gedung. Akhirnya setelah diserbu, rusak, hancur, baru deh Menteri kirim SMS dan telepon ke Habib Rizieq, “Habib, besok dialog ya”.

Hehehe.. coba dari kemarin-kemarin, gak perlu ada rusuh begitu, tapi mau gimana? Begitulah faktanya.

Sebenarnya FPI itu mereka bukan mau keras, pada dasarnya FPI itu tidak suka anarkisme, tidak suka kekerasan. Mereka mau dialog, dialog loh.

Bahkan Habib Rizieq berkali-kali bilang ke laskar-laskarnya, (INI YANG PERLU DIINGAT DAN CATAT), Habib Rizieq sering bahkan berkali-kali bilang kepada laskar-laskar:

“Kalian jangan sekali-kali untuk menutup pintu dialog, ada hak-hak tertentu kepada orang-orang kafir, ada hak-hak tertentu kepada aliran sesat, ajak dialog, Nabi saja dialog kepada orang kafir, kepada penyembah berhala, karena dialog itu adalah bagian dari dakwah.”

“Kita jangan hisbah dulu sebelum dakwah, jangan jihad dulu sebelum dakwah. Karena dakwah adalah pintu gerbang medan juang Islam.”

Seperti itulah FPI yang sebenarnya jika kita ingin tahu, mereka pada dasarnya tak suka kekerasan, tak suka anarkisme, mereka sebenarnya lebih menginginkan dialog.

Tapi ya begitulah fakta yang terjadi, seperti kejadian tadi…. Jadi…besoknya pun FPI diundang oleh Menteri Dalam Negeri, FPI pun datang. Mendagri duduk dengan para staf dan dirjennya. Sementara di pihak FPI Habib Rizieq mengajak semua ketua-ketua FPI.

Saat itu juga dihadiri oleh Mabes Polri dan Polda Metro, mereka menjadi peninjau/pemantau. Dialog pun berjalan. Singkat cerita FPI pun menanyakan kepada Mendagri, “Apa betul surat (surat edaran kepada kepala-kepala daerah) tsb Mendagri yang buat?” Karena FPI juga punya fotokopi suratnya. “Apa betul Anda minta ini untuk dibatalkan?”. Dijawab sama Mendagri “Ya betul”, FPI tanya lagi “Kenapa?”

Mendagri jawab:

“FPI harus paham, ini negara Indonesia negara hukum, ada hirarki (tingkat) perundang-undangan.

Di mana UU di bawah tidak boleh bertentangan dengan UU yang di atasnya. UU yang di atas (maksudnya KEPRES/KEPUTUSAN PRESIDEN) mengizinkan pendistribusian minuman keras, lalu ada ini PERATURAN DAERAH yang melarang miras, hal ini bertentangan dengan keputusan yang lebih tinggi.

Sehingga secara aturan hukum, dia (PERATURAN DAERAH YANG MELARANG MINUMAN KERAS) harus dibatalkan.”

Ini jawaban Mendagri. Jadi dasarnya Mendagri hanya soal hitam di atas putih perundang-undangan. Kepres yang dimaksud ini KEPRES No. 3 Tahun 1997, Kepres yang melegalkan minuman keras. Tapi FPI gampang aja menjawabnya.

FPI menjawab:

“Baik jika begitu!! Jika Anda mempersoalkan (berdalih) PERDA bertentangan dengan KEPRES (KEPUTUSAN PRESIDEN) yang lebih tinggi, sekarang mari kita bicarakan dulu soal KEPRESNYA. KEPRES (KEPRES No. 3 Tahun 1997) ini melegalkan minuman keras. Sekarang kita bicarakan Undang-undang yang lebih tinggi, yaitu KONSTITUSI.

Konstitusi negara RI landasan idealnya adalah Pancasila, sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945, di dalam mukaddimahnya juga disebutkan KETUHANAN YANG MAHA ESA. Bahkan dalam Pasal 29 Ayat 1 DENGAN TEGAS DISEBUTKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Jadi Ketuhanan Yang Maha Esa adalah DASAR NEGARA.”

Nih jawaban FPI. Ini bukan kelas coro ini, FPI juga banyak orang-orang pintar di dalamnya. Bukan seperti yang orang-orang bilang, FPI itu kata mereka hanya kumpulan orang-orang gak berpendidikan tinggi dan pengangguran. Mereka suka rusuh begitu karena nunggu setoran, ada yang bayar, atau nyari nasi bungkus.

Entah dari mana sumber isu jelek begini. Jadi begitulah jawaban FPI. Jika dikatakan DASAR NEGARA, berarti itu adalah konstitusi YANG PALING TINGGI DI NEGERI INI. Semua UU tidak boleh bertentangan dengan dasar negara ini, mau Kepres, bahkan UU yang dirumuskan DPR sekalipun tidak boleh bertentangan dengan dasar negara ini.

FPI pun melanjutkan. Mereka tanya tuh Pak Menteri. Pak Menteri itu kan ngerti agama, abahnya Kyai. Ditanya sama FPI:

“Pak, itu pengertian Ketuhanan Yang Maha Esa itu agama apa yang punya?? Apa ada agama lain selain agama Islam yang punya dasar Ketuhanan Yang Maha Esa??”

Al Qur’an yang bicara, walaupun agama-agama lain mengaku mereka pun menganut monoteisme (Ketuhanan yang Esa), tapi faktanya tidak ada satu agamapun yang mengakui Ketuhanan yang Maha Esa dengan sempurna kecuali Islam.

Berarti Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lain dan tidak bukan adalah ALLAH SUBHANA HUWA TA’ALA, LAA ILAHA ILALLAH.

Ditanya FPI kepada Pak Menteri: “Sekarang, Hukum TUHAN YANG MAHA ESA yang mana yang mengizinkan minuman keras? Hukum TUHAN MAHA ESA yang mana yang membolehkan minuman keras??”

Dialognya berjalan cukup alot dan panjang. Tapi point yang paling penting akhirnya FPI minta kepada Menteri untuk tidak mengancam dan memaksa kepala-kepala daerah membatalkan PERDA-PERDA MEREKA.

Setelah diskusi panjang lebar akhirnya PAK MENTERI menyetujui permintaan FPI. Dia tidak akan memaksa KEPALA-KEPALA DAERAH untuk mencabut PERDA-PERDA MIRAS YANG SUDAH DISAHKAN.

Tapi saat itu, PAK MENTERI juga kayak menantang FPI. Katanya, “Sekarang supaya lebih jelas dan supaya tidak terjadi bentrokan antara perundang-undangan, silakan FPI menggugat KEPRES No. 3 Tahun 1997 tersebut.”

Dijawab sama FPI: “Baik! Kami akan gugat itu keputusan presiden, kami akan siapkan tim pengacaranya, kami akan buat legal opinionnya, kami akan ajukan Judicial Review-nya”.

Dan benar, FPI pun melakukannya. Selepas dari dialog tsb FPI langsung kerja. Pada saat yang sama di TV lagi pada ribut 1 bulan: BUBARKAN FPI!!! hehehe… 1 bulan lamanya media ribut. Tapi FPI tak peduli, biar saja TV dan media-media ribut, FPI tetap berjuang.

FPI ajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung. Jadi dalam sistem hukum di Indonesia ini, kalau mau menggugat Undang-undang, Judicial Review-nya diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi kalau itu Keputusan Presiden, Judicial Review-nya diajukan ke Mahkamah Agung.

FPI pun bergerak, mereka kumpulkan itu pakar-pakar hukum mereka. Jadi di FPI itu juga banyak pakar-pakar hukum di dalamnya. Ini yang tidak banyak diketahui orang-orang. Saat itu banyak bantuan hukum datang, intinya seluruh kekuatan benar-benar dikerahkan.

Di MA, FPI bukan hanya berbicara Pancasila, UUD 1945, dan perangkat perundang-undangan yang lain. Selain itu FPI juga memberikan masukan kepada MA. FPI juga memaparkan panjang lebar segala bentuk dampak negatif dari minuman keras, dengan data, fakta, dan bukti.

  • Gara-gara Miras, bagaimana orang membawa kendaraan mabuk, menabrak orang.
  • Gara-gara Miras, banyak yang mati dalam keadaan mabuk, na’udzubillah.
  • Gara-gara Miras, banyak terjadi kriminal, tawuran antar anak sekolah.
  • Gara-gara Miras, banyak terjadi pembunuhan, dst.
  • Gara-gara Miras, perempuan diperkosa di angkot-angkot.
  • Gara-gara Miras, bapak perkosa anak kandungnya sendiri.
  • Gara-gara Miras, kakek perkosa cucu sendiri, paman kandung perkosa keponakan sendiri.
  • Gara-gara Miras, anak-anak sekolah perkosa teman mainnya sendiri.
  • Bahkan sampai kepada peristiwa Ambon, peristiwa Poso asal muasalnya dari Minuman Keras…

Semuanya dipaparkan secara rinci kepada Mahkamah Agung…

FPI buka mata Mahkamah Agung, ini berbahaya, merusak moral bangsa, merusak generasi muda. Mahkamah Agungnya paham… Dan ALHAMDULILLAH.. BULAN JULI 2013 AKHIRNYA GUGATAN FPI DIKABULKAN!!! Dan KEPUTUSAN PRESIDEN No. 3 Tahun 1997 yang melegalkan minuman keras tadi resmi DIBATALKAN oleh MA (Mahkamah Agung)..!!.

Berarti seluruh keputusan menteri apapun bentuknya, entah keputusan Menteri Pariwisata, keputusan Menteri Perindustrian, keputusan Menteri Perdagangan, YANG MENGIZINKAN MINUMAN KERAS, semuanya bergantung pada KEPRES No. 3 Tahun 1997 tadi.

Tapi karena KEPRES No. 3 Tahun 1997 tadi dibatalkan, keputusan semua menteri yang mengacu kepada Kepres tsb, menjadi tidak berlaku. Maka mulai saat itu minuman keras berubah menjadi ilegal, tidak mempunyai dasar hukum, menjadi barang terlarang, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia, lebih-lebih diproduksi…

Kemenangan ini disambut gembira oleh umat Islam. Perjuangan yang telah dilakukan dengan susah payah tersebut ternyata tidak sia-sia, hasilnya KEPRES No. 3 Tahun 1997 dibatalkan…

Tapi OLALA…… tahu gak??? Apa yang terjadi selanjutnya??? Tadi kan Kepres-nya dibatalkan bulan JULI 2013. Tapi di tahun yang sama 2013, kira-kira beberapa bulan berikutnya DPR-RI diam-diam (sttttttttt……) diam-diam mereka DPR-RI MEMBUAT DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG MINUMAN BERALKOHOL!!! Kira-kira di mana letak bedanya antara MINUMAN KERAS dengan MINUMAN BERALKOHOL??? Sama aja.

Bulan November 2013, Draft UU tsb diketahui FPI. Mereka dapat fotokopinya. Awal Desember 2013 FPI diundang ke DPR-RI. Semua parpol saat itu hadir. Ngapain mereka mengundang FPI? Intinya maksud mereka mengundang FPI adalah mereka mengajak FPI untuk bisa menerima draft Rancangan UU tsb.

FPI baca draft undang-undangnya, ternyata, olala…..isi draft RUU tersebut SAMA PERSIS dengan KEPRES No. 3 Tahun 1997 yang telah berhasil mereka gugat dan menangkan, UU yang sudah dibatalkan MA (Mahkamah Agung). Hanya diubah sedikit redaksinya sama nomor pasalnya, itu saja yang diubah, selebihnya HAMPIR SAMA PERSIS!!! ADA APA DENGAN DPR KITA KOK BEGITU SEMANGAT MELEGALKAN MINUMAN KERAS?? FPI pun TOLAK MENTAH-MENTAH tawaran tsb.

Kata DPR-RI, “FPI HARUS PAHAM DONG!, ini kan negara hukum, jangan sampai minuman keras tidak punya aturan, kita mesti buat aturan dong!”

Dijawab sama FPI, “Betul..! kita mesti punya aturan, aturannya satu. Larang saja minuman keras, selesai!”

Begitulah, pemerintah kita maunya aturan pakai persen-persen. 5% boleh dijual di kampung-kampung, yang 15% di minimarket-minimarket.

Tapi FPI tetap menolak, tetap aja sama judulnya SEMANGAT MELEGALKAN MINUMAN KERAS!!! FPI TOLAK MENTAH-MENTAH…Karena FPI menolak mentah-mentah terjadilah debat sengit. FPI beri peringatan kepada DPR, “DPR jangan coba-coba untuk menghidupkan kembali satu keputusan peraturan yang sudah dibatalkan MAHKAMAH AGUNG!! Hargai dong putusan Mahkamah Agung!! Jangan cuma rakyat saja yang disuruh tunduk hukum. DPR juga mesti menghargai dan menghormati putusan MAHKAMAH AGUNG,” kata FPI.

Dan akhirnya DPR pun membatalkan pembahasan RUU minuman beralkohol UNTUK SEMENTARA WAKTU. Dia tidak masukkan Draft tersebut ke program registrasinya untuk pembahasan 2014. Mestinya 2014 itu dibahas untuk disahkan….sudah..selesai..

FPI PUN PULANG…EEE…TAHU-TAHUNYA DI AKHIR DESEMBER 2013 DRAFT RUU DPR YANG GAK JADI DIBAHAS TADI, ITU DI-COPY PASTE MENJADI KEPUTUSAN PRESIDEN!!! PRESIDEN PUN KELUARKAN PERPRES NO. 74 TAHUN 2013 YANG ISINYA SAMA PERSIS dengan DRAFT RUU YANG DIBUAT DPR TADI, YANG BATAL DIBAHAS TADI!!!

Mungkin kalau DPR kelamaan nunggu sidang-sidangnya, digunakanlah wewenang presiden, lebih gampang dan ringkas. Cuma sekian hari dia teken, SELESAI.

Perlu diketahui: KEPRES No. 3 Tahun 1997 (yang sudah dibatalkan MA) dengan PERPRES No. 74 Tahun 2013 (yang baru diterbitkan) cuma BEDA NAMA, BEDA NOMOR, BEDA JUDUL. Dulu namanya KEPRES (KEPUTUSAN PRESIDEN), sekarang namanya PERPRES (PERATURAN PRESIDEN), dulu nomornya 3 TAHUN 1997, sekarang nomornya 74 TAHUN 2013, dulu judulnya MINUMAN KERAS (MIRAS), sekarang judulnya MINUMAN BERALKOHOL (MINOL).

Jadi kalau digugat misalnya, pemerintah akan jawab: YANG DIBATALKAN MA ITU Kepres No. 3 Tahun 1997 BUKAN Perpres No. 74 Tahun 2013, yang dibatalkan MA itu Miras bukan Minol..! Ini apa namanya???

Inilah kezoliman, akal-akalan, sinetron, arogansi kekuasaan, karena putusan MAHKAMAH AGUNG SUDAH MEMBATALKAN KEPRES YANG MELEGALKAN MINUMAN KERAS.

Lalu Presiden buat PERPRES baru untuk melegalkan minuman keras. Jadi siapa sebenarnya yang tidak menghargai keputusan hukum? Siapa yang tidak menghormati putusan MAHKAMAH AGUNG?? Tidak mendidik.. Begitu FPI marah, FPI ditantang lagi sama pemerintah… “Gugat saja lagi” kata mereka..

Hehehe…Oke deh misalnya digugat lagi, dan menang lagi, ntar dibuat lagi peraturan baru. Digugat lagi menang lagi, bikin lagi peraturan baru. Berarti dikerjain dong…Yang begini ini tidak mendidik…MAHKAMAH AGUNG itu lembaga tinggi negara, itu lembaga hukum. Kalau sudah dibatalkan suatu hukum jangan buat hukum yang sama dong dengan hukum yang sudah dibatalkan…

Inilah yang terjadi sebenarnya. FPI selalu dituntut untuk AYO FPI JANGAN ANARKIS, AYO FPI JANGAN PAKAI KEKERASAN, AYO FPI IKUTI PROSEDUR HUKUM SESUAI ATURAN YANG BERLAKU DI NKRI! Ayo kalau FPI tidak setuju tempuh jalur hukum, bukan kekerasan!! Tapi begitu FPI telah mengikuti prosedur hukum malah dikerjain. Yang begini ini nih yang membuat orang yang tadinya SANGAT TIDAK MAU marah menjadi marah.

Orang yang sebenarnya sangat tidak mau keras terpaksa harus menjadi keras. Perjuangan 16 tahun sia-sia. Jadi siapa sebenarnya yang tidak tunduk kepada hukum?? Rakyat atau pemerintah??? Jawab sendiri… Jika pejabat saja tidak mau tunduk kepada hukum lalu bagaimana rakyat bisa dituntut untuk patuh dan taat kepada hukum?? Jawab sendiri…

Ini suatu keprihatinan….Maka muncullah suatu pertanyaan, SATU PERTANYAAN BESAR….ITU PEMERINTAH KITA BEGITU SEMANGAT MELEGALKAN MINUMAN KERAS, sebetulnya BUAT SIAPA???? Padahal seperti yang dirincikan tadi, dampak-dampak negatif dari miras…

Gara-gara Miras, bagaimana orang membawa kendaraan mabuk, menabrak orang. Gara-gara Miras, banyak yang mati dalam keadaan mabuk, na’udzubillah. Gara-gara Miras, banyak terjadi kriminal, tawuran antar anak sekolah. Gara-gara Miras, banyak terjadi pembunuhan, dst.

Gara-gara Miras, perempuan diperkosa di angkot-angkot. Gara-gara Miras, bapak perkosa anak kandungnya sendiri. Gara-gara Miras, kakek perkosa cucu sendiri, paman kandung perkosa keponakan sendiri. Gara-gara Miras, anak-anak sekolah perkosa teman mainnya sendiri. Bahkan sampai kepada peristiwa Ambon, peristiwa Poso asal muasalnya dari Minuman Keras… Ini berbahaya, merusak moral bangsa, merusak generasi muda.

Mahkamah Agungnya paham… Dia batalkan.. Tapi kalau dilegalkan lagi….maka kita semua menjadi heran… Memunculkan SATU PERTANYAAN BESAR…. ADA APA DENGAN PARA PEMIMPIN KITA SEHINGGA BEGITU SEMANGAT UNTUK MELEGALKAN MIRAS?? ADA APA?? Siapa yang sebenarnya mereka bela..? Siapa yang mereka lindungi?? Apa mereka punya bangsa?? Apa mereka punya rakyat? Siapa yang sebenarnya mereka perjuangkan??

Kalau merasa punya, harusnya lindungi dong perempuan-perempuan negeri ini!!! Supaya aman di terminal-terminal, supaya aman di angkot-angkot, supaya aman di gang-gang, tidak diganggu oleh orang-orang pemabukan. Gara miras aneka ragam kriminalitas terjadi di negeri kita ini…

Harusnya pemerintah lindungi dong keamanan rakyat ini.. Tapi kalau pemerintah ngotot minuman keras untuk dilegalkan, SIAPA YANG MEREKA BELA??? ADA APA?? SIAPA?? ADA APA DI BALIK INI SEMUA????????????

FPI pun penasaran dengan ini semua.. mereka coba bongkar dan menelusuri. MEREKA PENASARAN, ADA APA DENGAN PEMERINTAH INI? SIAPA YANG SEBENARNYA MEREKA LINDUNGI? KOK BEGITU BERSEMANGAT PERJUANGKAN KELEGALAN MIRAS??

FPI coba menelusuri. Ada apa? Siapa yang pemerintah lindungi? Kepentingan siapa yang mereka bela? FPI buka semua data, dari dunia nyata sampai internet… Mereka ingin tahu siapa yang punya pabrik-pabrik minuman keras ini? Siapa yang paling banyak punya saham atas pabrik-pabrik miras se-Indonesia?

Siapa yang menjadi importir-importir minuman keras? Siapa yang menjadi distributor miras dari tingkat Provinsi sampai Kecamatan? Siapa yang punya hotel-hotel berbintang yang menyediakan minuman keras? Siapa itu yang punya bisnis-bisnis travel yang menyediakan miras?

Siapa yang menyediakan miras di night club, di bar, di hotel?? FPI telusuri semuanya…. Setelah didapat keterangan TERNYATA HAMPIR SEMUANYA DIDOMINASI OLEH CHINA-CHINA NON MUSLIM.. ITULAH YANG PEMERINTAH BELA.

Berarti Peraturan Presiden atau semangat yang didorong oleh DPR untuk melegalkan minuman keras adalah untuk melindungi BISNIS HARAM MEREKA. Bukan untuk melindungi BANGSA INDONESIA…bukan bukan…!!! Bukan membela anak-anak muda kita. Bukan untuk melindungi generasi muda kita. Bukan untuk melindungi perempuan-perempuan kita… Bukan!!!

Tapi mereka justru melindungi kerajaan-kerajaan bisnis haram milik-milik China Non Muslim….Yang semuanya akses miras mulai dari pabriknya, importirnya, hotel-hotelnya, night club-nya, diskotiknya, barnya, mayoritas dimiliki oleh China-china NON MUSLIM….

Jika ini kenyataannya berarti Pemerintah kita lebih semangat untuk melindungi bisnis mereka ketimbang rakyatnya sendiri…miris… Ketika ada rakyat yang protes mereka pakai itu hukum sebagai dalih untuk menangkap dan menyudutkan rakyat yang melakukan protes…

ITULAH YANG DIBELA.. Mereka China-china non Muslim mereka belum berkuasa di negeri ini tetapi sudah mengepung presiden kita…… Dia kirim utusan, lobi sana lobi sini, suap sana suap sini sampai dapat keputusan presiden yang untungkan mereka…

Sementara FPI berjuang setengah mati, keluar masuk penjara. Pengurus-pengurus FPI sejak tahun 1998 ada yang diculik, ada yang dibunuh, ada yang dibakar rumahnya karena perang melawan minuman keras. 18 Tahun mereka berjuang mati-matian tahu-tahu malah dilegalkan lagi??? Ini persoalan serius, ini bukan persoalan sepele…

INI PERSOALAN BESAR….. Lihat, mereka China-china non Muslim belum berkuasa saja di negeri ini sudah bisa seperti itu, mengobrak-abrik negara ini, lalu bagaimana jika mereka berkuasa, punya jabatan???

Jangankan pemerintah yang sekarang, Soeharto saja bisa mereka kerjain.

Itu mereka belum menduduki jabatan di pemerintah, bagaimana kalau mereka berkuasa, punya jabatan?? Seperti Ahok yang jadi gubernur DKI?? Bisa bayangkan sendiri…

Supaya kita mudeng: Kenapa FPI Tolak Ahok habis-habisan.

Supaya kita mudeng: Kenapa Ahok dan yang lainnya selalu berusaha untuk membubarkan FPI.

Supaya kita mudeng: Kenapa pemerintah-pemerintah yang pro kepada mereka begitu sinis kepada FPI.

Supaya kita mudeng: Kenapa media-media sekuler selalu bersatu kompak dalam hancurkan nama FPI.

Karena FPI ini merupakan salah satu sandungan besar yang bisa ganggu kepentingan-kepentingan bisnis mereka… Ini baru satu, dan masih banyak hal-hal lain yang terjadi di belakang layar..

SEKIAN…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s